Melanjutkan posting sebelumnya tentang Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 (tulisan kedua) yang membahas tentang sejarah pemilu indonesia atau lebih tepatnya pemilu pertama tahun 1955 yang sempat tertunda karena sibuknya para tokoh kita untuk konsolidasi dan masih belum stabilnya situasi keamanan Indonesia dari ancaman luar negeri, saatnya saya nembak keyword lagi tentang Sejarah Pemilu Indonesia. Dimana pada artikel ini saya lanjutkan bahasan sejarah pemilu kedua yang diadakan di Indonesia kita tercinta ini pada tahun 1971.

Sejarah pemilu kedua ini dimulai ketika MbahTo (baca: Kolonel Soeharto) diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dan menetapkan bahwa Pemilu Indonesia akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Meskipun dia (Soeharto) hanya sebagai pejabat Presiden tapi dengan surat saktinya (baca: SUPERSEMAR) yang tidak tahu dimana rimbanya itu dia merasa berhak untuk membersihkan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi negara tersebut dari orang-orang yang berbau Orde Lama (karena bersih dari PKI saja mungkin tidak cukup baginya).

Tidak ada Undang-Undang tentang partai yang berubah pada pemilu indonesia kali ini, akan tetapi Pemerintah (baca: Soeharto) bersama DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong) menyelesaikan UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan lembaga-lembaga negara (MPR, DPR & DPRD) yang menghabiskan waktu hampir 3 (tiga) tahun.

Perubahan yang paling mencolok (secara teori) antara Pemilu 1955 dan Pemilu 1971 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi seperti telah menjadi budaya di Indonesia tercinta ini, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar.

Akan tetapi kegagalan pemilu indonesia 1971 ini terlihat dari tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa meski mulai pemilu 1971 digembor-gemborkan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 1971 akan tetapi demokratisasi tidak jelas arahnya dan bahkan lebih parah karena adanya pengekangan hak-hak Pegawa Negeri Sipil dan Pejabat Negara dalam menyampaikan aspirasinya. Hal inilah yang sangat tidak kita harapkan untuk terjadi dalam pemilu indonesia 2009 ini.

Artikel berikutnya akan membahas periode stagnasi demokrasi dan pemilu indonesia tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dengan sengaja artikel ini diterbitkan secara berkala untuk mengingatkan ayas kembali pada sejarah demokratisasi di negeri ini. Agar bisa lebih hati-hati pada pemilu yang akan datang. Walaupun ayas termasuk orang yang golput dalam pemilu – meski telah dikeluarkan Fatwa MUI tentang Haram Golput – tapi bukan berarti ayas anti terhadap pemilu, bahkan ayas sangat mendukung pemilu indonesia tahun 2009 ini termasuk proses kampanye yang aman dan damai menuju Pemilu Indonesia tahun 2009. Bahkan ayas sangat mendukung adanya Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.