Baiklah, cukup segitu aja basa basinya, karena sebenarnya posting ini untuk melanjutkan sejarah pemilu bagian 1 di awal kemerdekaan yang diteruskan dengan sejarah pemilu bagian 2 ketika kebusukan Orde Baru dimulai dan akhirnya berlanjut ke Sejarah Pemilu Indonesia bagian 3 di era stagnasi demokrasi alias Orde Baru. Setelah tiga tahapan sejarah pemilu Indonesia yang notabene berlangsung damai maka giliran kita mengulang kembali Pemilu Pertama Indonesia di Era yang disebut Reformasi ini, yaitu pemilu 1999 setelah MbahTo ditendang dari kursi empuk kepresidenan.

Pemilu yang dihelat pada tanggal 7 Juni 1999 itu tidak lepas dari kehebatan seorang yang bernama Bacharuddin Jusuf Habibie. Yang ketika itu menjabat Presiden pengganti MbahTo. Kenapa ayas bilang hebat? Betapa tidak? Mister Hi-Tech yang saat itu menjabat Presiden, berani memutuskan untuk mempercepat pemilu yang berarti juga memperpendek jabatan yang seharusnya beliau pegang sampai tahun 2003. Belum tentu ada 1 dari sejuta pemimpin yang bisa begitu lho!!! Lihat saja, mantan presiden kita yang masih ngotot pengen jadi presiden lagi (meski gaji dan tunjangan presiden masih bisa dinikmatinya seumur hidup) dan presiden kita yang sekarang sudah jelas kelihatan kegagalannya tapi masih dengan bangganya dicalonkan lagi.

Jadi inget dulu, Yang Mulia nan Terhormat Penguasa Indonesia ini berkata dalam kampanye “Saya sanggup untuk memimpin Indonesia SEKALI saja, demi pengabdian saya kepada Bangsa dan Negara yang telah membesarkan saya ini” bueh… Jika manusia jijik menjilat ludah sendiri, saya tidak berkomentar untuk yang begini.

Meskipun percepatan pemilu tidak terlepas dari desakan publik yang sudah tidak percaya pada hasil pemilu 1997, tapi keberanian PakHabibie harus diacungi Jutaan Jempol.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu 1999, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, Pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta). Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah.

Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena terbuka lebar-lebarnya keran demokrasi terutama kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. BH (jangan ngeres yah ) berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya (satu lagi bukti kehebatan pendahulu kita). Pak Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial, penegakan hukum serta tekanan internasional dan juga (akhirnya) di-merdeka-kannya saudara kita di Timor Leste setelah sekian tahun kita jajah (Sebenarnya ayas malu kalau ketemu kawan-kawan dari TL, mengingat Undang-Undang yang kita junjung tinggi mengamanatkan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”)

Dalam kesempatan ini, tanpa mewakili siapapun. Ayas pribadi memohon maaf sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan di Timor Leste atas kekhilafan dan kerakusan para pendahulu ayas yang telah menjajah bumi kelahiran kawan-kawan demi sesuatu yang ayas sendiri tidak tahu apa??

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu yang terbungkus dalm uraian panjang sejarah pemilu bagian satu, dua, tiga dan empat ini merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Sedangkan untuk pemilu 2004 lebih baik tidak ayas bahas saja. Karena hampir dari kita semua masih mengingat dengan jelas pemilu tersebut, mulai dari pelaksanaan hingga hasil “indah” yang kita nikmati sekarang.

Meskipun ayas termasuk kaum Golput dalam pemilu akan tetapi sejuta persen ayas mendukung pemilu yang aman, tertib, jujur dan adil bagi semua (peserta pemilu). Untuk itu, karena 55 hari lagi pemilu 2009 akan kita nikmati bersama, mari kita dukung dengan sepenuh hati agar tercipta Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Kembali pada seri sejarah pemilu indonesia yang ditulis sebelumnya, mari kita lanjutkan bahasan kita mulai dari pemilu ke-3 yang dilaksanakan tahun 1977. Pemilu kali ini diadakan 6 tahun setelah pemilu 1971 dan semenjak saat itu, pemilu yang rutin dan teratur diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Perbedaan paling mencolok dibandingkan pemilu sebelumnya adalah jumlah peserta pemilu yang sangat jauh berkurang yaitu hanya 2 partai dan satu Golkar (tidak mau disebut partai). Hal ini terjadi berkat kerja keras DPR dan MbahTo (baca: pemerintah) menderhanakan jumlah partai dengan menerbitkan UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Jadi sejak saat itu, karena menggunakan dasar Undang-Undang yang sama, selam 5 kali pemilu berikutnya (1982, 1987, 1992, dan 1997) pesertanya tidak mengalami perubahan.

Hasilnya pun sama, pemenang pemilu 1971 yang mengklaim dirinya bukan partai yaitu GOLKAR selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI hanya sebagai pelengkap penderita saja. Mungkin hanya karena sebutan lain dari pemilu (yang digembor-gemborkan dulu) adalah Pesta Demokrasi, jadi ga asyik dong pesta sendirian, asal kelihatan demokratis, pasti pemerintah (MbahTo) sudah tenang dan senang.

Hasil pemilu yang begini inilah yang membuat MbahTo secara langsung mengontrol negeri ini, baik eksekutif maupun legislatif. Karena notabene beliau adalah Pendiri dan Pembina Golkar. Seperti yang kita tahu, pendukung utama Golkar adalah birokrat-birokrat dari sipil dan militer. –Ingat!!! Birokrat dari Sipil dan Militer dan Bukan Saudagar seperti yang kita tahu saat ini– Jadi bagaimanapun, siapapun, dimanapun, yang namanya birokrat, kan harus tunduk dan patuh pada pimpinan. Nah, siapa pemimpin para birokrat? Kalo ayas tidak salah ingat, ya Presiden (baca: MbahTo).

Berikut hasil pesta demokrasi semu tersebut secara ringkas:

Pemilu 1977 menghasilkan 62,11% dari suara sah dan menang mutlak selain di propinsi DI Aceh (NAD sekarang) dan DKI Jakarta bagi Golkar.

Pada Pemilu 1982 hanya Aceh yang bisa dimenangkan oleh PPP, 26 propinsi lain habis ditelan Golkar dengan meraih 64,34% dari surat suara yang sah.

Pemilu 1987 inilah puncak ke-komunisan MbahTo dengan Golkarnya yang meraup 73,16% surat suara sah dilegalkan. Karena adanya upaya penggembosan pendukung PPP yang notabene umat islam dengan melarang partai itu untuk menggunakan Asas Islam dan merubah lambang partai dari Ka’bah menjadi Bintang. Kenapa ayas menyebut MbahTo komunis? (Jangan emosi dulu, ayas juga punya alasan).

Ayas yang bodoh dalam hal politik berpikiran begini. “Apa bedanya Indonesia saat itu dengan North Korea yang disebut-sebut komunis (yang notabene ajaran yang dilarang di Indonesia)? Karena biasanya pemerintahan komunis selalu mengontrol partai-partainya dengan ketat demi kepentingan negara (sampean bisa lihat sejarah East Germany dan USSR, atau Kuba, Iran, dan Tiongkok yang saat ini masih berdiri dengan gagahnya)”.

Dengan turut campur tangannya pemerintah dalam urusan internal partai, bukankah pemerintahnya lebih komunis dari pemerintah yang terang-terangan mengaku dia komunis. Kalau pemerintahannya komunis, berarti pemimpin pemerintahannya juga komunis dong? Lho, kalo gitu MbahTo komunis dong? (silahkan menilai sendiri, karena dia sudah mati dan ga bakalan ngaku).

Lho, berarti Pancasila (yang diagung-agungkan oleh pemerintah) malah lebih komunis daripada komunis itu sendiri dong? Kalau sampeyan menjawab iya, siap-siaplah berteman dengan ayas dan kita bisa berdiskusi sehari semalam. Karena bagi ayas, tidak ada ideologi politik yang lebih bagus dan lebih indah dari pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar yang telah diobrak abrik (baca: di amandemen) dengan baik dan benar itu. Karena Pancasila bener-bener diramu dari berbagai macam bahan oleh ratusan otak-otak brillian para pendahulu kita. Maka PANCASILA bisa lebih islamis daripada islam, lebih liberalis daripada liberal, lebih fasis daripada fasis dan bahkan bisa lebih komunis daripada komunis itu sendiri. Tentunya dengan (minjem istilah MbahTo) pengejawantahan yang baik dan benar.

Pemilu berikutnya yang dihelat pada tahun 1992, perolehan suara Golkar merosot dan kehilangan 17 kursi di Senayan, sedangkan PPP hanya berhasil meningkatkan 1 kursi disaat PDI melesat dengan tambahan 16 kursi parlemen. Hal ini tidak lepas dari munculnya sosok Megawati yang membawa embel-embel Soekarnoputri meski hanya secara biologis (pendukung Mega ojok ngamuk ).

Setahun sebelum Pemilu edisi 1997, keruntuhan komunisme pancasila ala MbahTo mulai nampak. Karena ulah pemerintahan yang semakin otoriter dan semena-mena, mulai muncul perlawanan mahasiswa dimana-mana yang berakhir dengan lenyapnya para akltivis. Akan tetapi tanda-tanda perubahan politik di Indonesia sudah muncul dari deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) di tahun 1996 setelah hampir 30 tahun tidak ada partai politik pemberi warna baru di Indonesia meski akhirnya dicap komunis juga oleh pemerintahan yang juga komunis (lucu yah ).

Ditambah lagi ulah pemerintah (Golkar) yang semena-mena melengserkan Megawati dari PDI dan menunjuk Soerjadi sebagai Nahkoda partai banteng tersebut. Yang mengakibatkan peristiwa berdarah (yang tidak jelas kasus hukumnya) yang sangat terkenal hingga penjuru dunia yaitu peristiwa 27 Juli 1996 atau biasa disebut kudatuli. Tentang penyerbuan Kantor Pusat PDI (yang notabene dihuni oleh para pendukung Megawati) konon (konon lho….dari cerita kakakku yang mati-urip melok Mega) oleh massa yang berpakaian PDI dan berbody padat berambut cepak 3-2-1 bersenjata sangkur, kayu dan batu (jadi inget gerombolan si berat).

Hasil yang cukup menggembirakan bagi Golkar, karena jika dilihat hasil pemilu 1997, dengan 325 kursi Parlemen berarti ada peningkatan 43 kursi dari pemilu sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada PPP yang melonjak 27 kursi dari pemilu 1992. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari 2 peristiwa diatas. Yakni konflik internal PDI serta kemunculan PRD yang dianggap komunis ituh. Meskipun PRD cukup berhasil menggembosi suara PDI yang secara legal diakui adalah PDI kubu Soerjadi dengan menghembuskan isu MEGA-BINTANG. Masih ingat kan? Soalnya itulah pertama kalinya ayas melek politik (meski masih ABG kelas 1 STM ) dan ikut menyebarluaskan selebaran Mega-Bintang bersama aktivis PRD he..he…

Wuih, ternyata sudah panjang juga yah. Tapi sebelumnya yang harus kita ketahui, mengapa aktivis mahasiswa era 1997-2000 ngotot banget dengan pembubaran Golkar, bisa dipahami kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan diatas, dimana ketika sedang berkuasa sebagai pelaksana dan pengawas pemerintahan (baca: menguasai Eksekutif dan Legislatif), dosa besar Golkar dalam menghancurkan PPP di tahun 1987 dan PDI di tahun 1997 tidak bisa dilupakan begitu saja.

Alasannya jelas, pemilu 1982 Golkar belum bisa menguasai Aceh yang notabene Propinsi basah dengan beraneka sumber daya alam (terutama tembakau nikmatnya hmmmm….. ) dan kemunculan Megawati di jajaran tertinggi PDI di tahun 1992-1996 yang membawa-bawa Bung Karno yang notabene musuhe MbahTo.

Oke lah, segitu saja dulu karena sudah terlalu puuuanjang episode 3 dari Sejarah Pemilu Indonesia ini. Sebagian yang tertulis diatas hanyalah opini pribadi (selain data-data yang diambir dari TempoInteraktif dan KPU), jadi kalau ada yang tersinggung silahkan berkomentar dan ayas akan dengan senang hati untuk meminta maaf dan ampunan. Mungkin akan ada episode 4 sekaligus terakhir sebagai ucapan selamat tinggal terhadap perang SEO Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Teknik SEO ayas payah, ayas mau konsen menghadapi Kampanye Pemilu Indonesia 2009 aja semoga ada job pemesanan massa untuk Konvoi Pemilu yang Cinta Damai dan Money.

Sejarah pemilu kedua ini dimulai ketika MbahTo (baca: Kolonel Soeharto) diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dan menetapkan bahwa Pemilu Indonesia akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Meskipun dia (Soeharto) hanya sebagai pejabat Presiden tapi dengan surat saktinya (baca: SUPERSEMAR) yang tidak tahu dimana rimbanya itu dia merasa berhak untuk membersihkan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi negara tersebut dari orang-orang yang berbau Orde Lama (karena bersih dari PKI saja mungkin tidak cukup baginya).

Tidak ada Undang-Undang tentang partai yang berubah pada pemilu indonesia kali ini, akan tetapi Pemerintah (baca: Soeharto) bersama DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong) menyelesaikan UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan lembaga-lembaga negara (MPR, DPR & DPRD) yang menghabiskan waktu hampir 3 (tiga) tahun.

Perubahan yang paling mencolok (secara teori) antara Pemilu 1955 dan Pemilu 1971 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi seperti telah menjadi budaya di Indonesia tercinta ini, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar.

Akan tetapi kegagalan pemilu indonesia 1971 ini terlihat dari tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa meski mulai pemilu 1971 digembor-gemborkan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 1971 akan tetapi demokratisasi tidak jelas arahnya dan bahkan lebih parah karena adanya pengekangan hak-hak Pegawa Negeri Sipil dan Pejabat Negara dalam menyampaikan aspirasinya. Hal inilah yang sangat tidak kita harapkan untuk terjadi dalam pemilu indonesia 2009 ini.

Artikel berikutnya akan membahas periode stagnasi demokrasi dan pemilu indonesia tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dengan sengaja artikel ini diterbitkan secara berkala untuk mengingatkan ayas kembali pada sejarah demokratisasi di negeri ini. Agar bisa lebih hati-hati pada pemilu yang akan datang. Walaupun ayas termasuk orang yang golput dalam pemilu – meski telah dikeluarkan Fatwa MUI tentang Haram Golput – tapi bukan berarti ayas anti terhadap pemilu, bahkan ayas sangat mendukung pemilu indonesia tahun 2009 ini termasuk proses kampanye yang aman dan damai menuju Pemilu Indonesia tahun 2009. Bahkan ayas sangat mendukung adanya Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.

FYI,  Pemilu Indonesia 2009 ini sudah memasuki babak ke 10 dari sejarah pemilu indonesia yang pertama kali digelar tahun 1955. Pemilu ini diadakan 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Sebagian besar tokoh pada jaman itu berpikiran bahwa Pemilu Indonesia yang Damai dan indah adalah salah satu barometer demokrasi. Jangan bertanya “Berarti selama 10 tahun pertama kemerdekaan Indonesia belum ada demokrasi dong?” karena ayas susah untuk menjawabnya.

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Akhirnya setelah sekian lama tertunda Pemilu Indonesia pertama kali tahun 1955 untuk pemilihan Anggota DPR yang tentu saja diikuti dengan Kampanye Damai Pemilu Indonesia itu terlaksana juga dengan diikuti lebih dari 30 Partai akan tetapi hanya 28 partai saja yang mendapatkan kursi di DPR dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) secara berurutan sebagai 5 Fraksi terbesar penguasa DPR kala itu. Urutan yang sama juga terjadi untuk pemilihan anggota Konstituante meskipun Masyumi mengalami penurunan perolehan suara yang mencolok.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang ? meminjam istilah Prof. Ismail Sunny — sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

Wah, panjang juga yah kalo bahas sejarah pemilu hanya demi mengincar kontes Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 saja. Disambung besok aja yah, di seri kedua Sejarah Pemilu Indonesia yang stagnan tahun 1971-1997

Kembali ke judul posting yaitu Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Proses pemilu di negeri kita Indonesia tercinta ini sebenarnya sudah dimulai dan sekarang masih dalam tahap sosialisasi. Makanya begitu banyak bertebaran sampah-sampah poster para Caleg dan bendera Partai peserta Pemilu Indonesia 2009 . Meskipun sudah 98% kemungkinan ayas untuk golput dalam Pemilu Indonesia 2009 nanti, tapi bukan berarti ayas anti Pemilu lho. Ayas masih termasuk orang yang menghargai proses demokrasi. Meskipun ayas kurang sepakat dengan demokrasi uang yang sekarang berjalan di negeri ini.

Lihat saja dalam tahap awal pemilu yang sedang berlangsung ini. Berapa gallon minyakbumi yang habis untuk plastik dan kain sintetis dijadikan spanduk yang kini menghiasi seluruh penjuru Indonesia. Itu berarti kita harus mengimpor lagi minyak yang belum terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Berapa ribu pohon tumbang untuk memenuhi kapasitas produksi kertas untuk poster2 sosialisai CaLeg itu. Apakah ini yang disebut Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009?. Dengan memperbanyak sampah lingkungan? Agar tidak saling berantem dalam konvoi motor dan mobil yang menyesakkan paru-paru? Ayas rasa tidak?

Terus harus bagaimana dong? cara untuk mewujudkan Kampanye Pemilu Indonesia 2009 yang Damai dan indah? Disambung besok aja yah