Baiklah, cukup segitu aja basa basinya, karena sebenarnya posting ini untuk melanjutkan sejarah pemilu bagian 1 di awal kemerdekaan yang diteruskan dengan sejarah pemilu bagian 2 ketika kebusukan Orde Baru dimulai dan akhirnya berlanjut ke Sejarah Pemilu Indonesia bagian 3 di era stagnasi demokrasi alias Orde Baru. Setelah tiga tahapan sejarah pemilu Indonesia yang notabene berlangsung damai maka giliran kita mengulang kembali Pemilu Pertama Indonesia di Era yang disebut Reformasi ini, yaitu pemilu 1999 setelah MbahTo ditendang dari kursi empuk kepresidenan.

Pemilu yang dihelat pada tanggal 7 Juni 1999 itu tidak lepas dari kehebatan seorang yang bernama Bacharuddin Jusuf Habibie. Yang ketika itu menjabat Presiden pengganti MbahTo. Kenapa ayas bilang hebat? Betapa tidak? Mister Hi-Tech yang saat itu menjabat Presiden, berani memutuskan untuk mempercepat pemilu yang berarti juga memperpendek jabatan yang seharusnya beliau pegang sampai tahun 2003. Belum tentu ada 1 dari sejuta pemimpin yang bisa begitu lho!!! Lihat saja, mantan presiden kita yang masih ngotot pengen jadi presiden lagi (meski gaji dan tunjangan presiden masih bisa dinikmatinya seumur hidup) dan presiden kita yang sekarang sudah jelas kelihatan kegagalannya tapi masih dengan bangganya dicalonkan lagi.

Jadi inget dulu, Yang Mulia nan Terhormat Penguasa Indonesia ini berkata dalam kampanye “Saya sanggup untuk memimpin Indonesia SEKALI saja, demi pengabdian saya kepada Bangsa dan Negara yang telah membesarkan saya ini” bueh… Jika manusia jijik menjilat ludah sendiri, saya tidak berkomentar untuk yang begini.

Meskipun percepatan pemilu tidak terlepas dari desakan publik yang sudah tidak percaya pada hasil pemilu 1997, tapi keberanian PakHabibie harus diacungi Jutaan Jempol.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu 1999, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, Pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta). Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah.

Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena terbuka lebar-lebarnya keran demokrasi terutama kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. BH (jangan ngeres yah ) berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya (satu lagi bukti kehebatan pendahulu kita). Pak Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial, penegakan hukum serta tekanan internasional dan juga (akhirnya) di-merdeka-kannya saudara kita di Timor Leste setelah sekian tahun kita jajah (Sebenarnya ayas malu kalau ketemu kawan-kawan dari TL, mengingat Undang-Undang yang kita junjung tinggi mengamanatkan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”)

Dalam kesempatan ini, tanpa mewakili siapapun. Ayas pribadi memohon maaf sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan di Timor Leste atas kekhilafan dan kerakusan para pendahulu ayas yang telah menjajah bumi kelahiran kawan-kawan demi sesuatu yang ayas sendiri tidak tahu apa??

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu yang terbungkus dalm uraian panjang sejarah pemilu bagian satu, dua, tiga dan empat ini merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Sedangkan untuk pemilu 2004 lebih baik tidak ayas bahas saja. Karena hampir dari kita semua masih mengingat dengan jelas pemilu tersebut, mulai dari pelaksanaan hingga hasil “indah” yang kita nikmati sekarang.

Meskipun ayas termasuk kaum Golput dalam pemilu akan tetapi sejuta persen ayas mendukung pemilu yang aman, tertib, jujur dan adil bagi semua (peserta pemilu). Untuk itu, karena 55 hari lagi pemilu 2009 akan kita nikmati bersama, mari kita dukung dengan sepenuh hati agar tercipta Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Tahun 1994 saya memasuki sebuah SMP, dan karena kebandelan saya yang sudah merokok dari kelas 3 SD, makanya saya tidak diberi uang jajan, saya bekerja sambilan di sebuah Pabrik ES Batu di pagi dan sore hari. Alhamdulillah cukup untuk sekedar beli rokok dan beli tamiya (mobil-mobilan kecil yang sangat nge-trend kala itu gara-gara pilem Yonkuro dengan mini 4WD-nya di TiPi). Tapi saya ketika itu juga tidak tahu siapa yang memenangi pemilu 1992 dan nangkring di senayan sehingga berhasil mendudukkan MbahTo di singgasana endonesia yang kesekian kalinya.

Di awal krisis moneter dimana saya mulai memasuki sekolah yang lebih tinggi tingkatnya, Alhamdulillah saya bisa membiayai sekolah saya dengan berjualan koran dan majalah, sampai saat itu pun saya tetap tidak tahu siapa saja sih DPR-nya?

Di masa kuliah, berbarengan dengan pensiunnya Ayah saya. Maka sayapun sambil kuliah berkerja serabutan asal bisa buat isi perut. Alhamdulillah bisa lulus, meski butuh 13 semester (kebanyakan buat nongkrong dibanding kuliah sih ). Tapi saya rasa tidak berubah atau memang tidak ada perubahan terhadap pengetahuan saya tentang siapa-siapa yang nangkring di DPRD II, DPRD I atau bahkan di DPR.

Sampai saat ini, Alhamdulillah saya diberi kesempatan bekerja pada sebuah Pabrik Rokok. Tapi tetap saja kebodohan saya tidak luntur juga . Masih saja saya kurang mengenal wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu 2004 lalu, kecuali anggota Dewan Terhormat yang merangkap seleb korupsi, seleb lendir atau emang asli seleb dan nyeper jadi DPR.

Padahal, besar sekali kemungkinan bahwa para wakil rakyat dari masa saya kecil sampai sekarang sudah bukan orang yang sama. Tapi tetap saja tidak ada perubahan mencolok ke arah yang lebih baik pada kehidupan kami sekeluarga (saya rasa juga pada kondisi kehidupan masyarakat pada umumnya).

Terus muncul sebuah pertanyaan. Buat apa pemilu bagi orang bodoh seperti kami sekeluarga? Alhamdulillah kami masih bisa makan meski bensin jumpalitan. Alhamdulillah kami masih berpakaian meski yang diluar sana yang telanjang. Alhamdulillah kami masih bisa bayar kosan sementara ada yang masih gelandangan. Alhamdulillah, kami masih bisa mendapat pekerjaan meski mereka yang berada di Eksekutif dan legislatif seolah tidak perduli pada pengangguran.

Ada lagi satu pertanyaan. Apakah bener? Calon yang berkoar-koar kampanye merayu-rayu rakyat itu nantinya bisa bermanfaat bagi orang bodoh seperti kami sekeluarga?

Menurut pemikiran saya yang bodoh ini, Para CaLeg yang saling berlomba melakukan kampanye, pasang selebaran, pasang poster yang merusak pemandangan, pasti butuh biaya kan? Dari mana ya duit sebanyak itu? Oke lah kalau ada yang menjawab “Lho, mereka yang nya-LEG itu kan wong sugeh (orang kaya), pastilah mereka punya uang”.
Dengan legowo saya menjawab “Iya juga sih, tapi saya ragu kalau mereka tidak ingin uangnya kembali lagi? Padahal gaji anggota dewan kan tidak besar? (Jika dibandingkan dengan ongkos kampanye lho ya)”

Nah, bagi orang yang selalu punya NegatipTingking seperti saya. Pasti curiga “Oh… kan ada ceperan diluar gaji to Gus, asalkan tidak ketahuan KPK, yang penting modal kembali”.

Lho… kok gitu? Entah apalah namanya, sehingga dari pengalaman-pengalaman, asumsi-asumsi dan penilaian-penilaian diatas lah yang menjadikan saya yakin untuk tetap GOLPUT. Alias ora melok-melok pemilu. Kenapa?

Kalo MUI saja bisa mengeluarkan Fatwa ROKOK HARAM, karena banyak Mudharatnya daripada Manfaatnya, saya mau konsultasi dulu sama KyaiSlamet untuk mengeluarkan Fatwa IKUT PEMILU HARAM, karena banyak Mudharatnya daripada Manfaatnya.
Manfaatnya satu. Yang kita dukung jadi Anggota Dewan.
Mudharatnya. Membuka jalan untuk mencuri. Uang rakyat menguap. Rakyat miskin tidak terurus, karena tidak menguntungkan. Pengangguran nambah terus, karena pembuat kebijakan tidak becus. Dan monggo dicari sendiri…(saya yakin masih banyak)
Karena bagi saya, memberi jalan dengan mencoblos atau mencentang seseorang untuk menjadi Anggota Dewan yang terhormat yang akirnya mencuri, sama saja dengan membantu orang untuk mencuri. Itu berarti saya juga pencuri dong? Kecuali kalau mencuri terus bagi-bagi. Mungkin saya masih mau ikutan. Kalau dia yang mencuri saya yang ikutan dosa? Emoh ah…..
Insya Allah, jika nantinya ada yang bisa menunjukkan manfaat ikut pemilu, saya tidak akan Golput lagi. Monggo kalau mau menyadarkan orang bodoh seperti saya sekeluarga ini. Semoga mendapat pahala yang setimpal